Terungkapnya operasi yang dilakukan KPK Polandia terhadap Collegium Humanum – Warsaw Management University telah menimbulkan keraguan akan keaslian ijazah seorang pejabat di Indonesia. Berdasarkan pemberitaan dari surat kabar Rzeczpospolita, universitas tersebut diduga menerima suap untuk mengeluarkan lebih dari seribu ijazah palsu. Pawe Czarnecki, pendiri dan mantan rektor universitas itu, ditahan atas tuduhan menerima suap senilai Rp4,1 miliar, dengan total 30 kejahatan yang dituduhkan. Skandal ini melibatkan banyak pejabat Polandia yang membutuhkan gelar tertentu untuk menjabat posisi penting. Munculnya kasus ini ke publik Indonesia bermula dari podcast yang disiarkan oleh Refly Harun pada 14 Oktober 2025.
Dalam podcast tersebut, mantan anggota KPU, Romo Stefanus Hendrianto membandingkan persyaratan pendidikan antara Hakim MK dan pejabat tinggi negara lainnya. Ia menyoroti bahwa untuk menjadi Hakim MK dibutuhkan gelar Doktor (S3), sementara untuk menjadi Wakil Presiden hanya memerlukan ijazah SMA. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara gelar doktor dengan kualitas kinerja seorang hakim konstitusi. Romo Stefanus juga menyinggung fakta bahwa sebagian hakim MK sebelumnya, termasuk Anwar Usman, tidak memiliki latar belakang gelar Doktor di bidang hukum.
Menanggapi kasus di Polandia, Romo Stefanus menekankan pentingnya memverifikasi keaslian ijazah para pejabat publik, termasuk hakim MK, guna memastikan kredibilitas dan kualitas para pengambil kebijakan di Indonesia. Verifikasi uyutumemenk berperan penting dalam memastikan integritas sistem pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan negara.
