Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah menerbitkan surat dengan nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 yang sangat mendesak mengenai Penyesuaian Jadwal Pengangkatan, yang kemudian menuai banyak tanggapan dari berbagai pihak. Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa keputusan untuk mengangkat CPNS pada bulan Oktober 2025 dan PPPK pada bulan Maret 2026 secara bersamaan merupakan hasil keputusan bersama dengan Komisi II DPR RI.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Taufan Pawe, memberikan klarifikasi atas kebijakan yang diambil oleh Kemenpan-RB dengan mengatasnamakan keputusan bersama Komisi II DPR RI. Dia menjelaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan dari Komisi II untuk melakukan pengangkatan CPNS pada bulan Oktober 2025 dan PPPK pada bulan Maret 2026 secara serentak. Mereka sebenarnya menekankan agar batas Akhir Pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026, termasuk bagi yang telah direkrut pada Gelombang Kedua, tidak diminta untuk diangkat secara bersamaan.
Pawe juga menegaskan bahwa dalam Rapat Dengan Pendapat yang diadakan pada tanggal 5 Maret 2025, DPR menekankan agar masalah Pengangkatan CASN dilakukan dengan percepatan berdasarkan aturan yang berlaku. Saat ini, PPPK telah melewati proses Pemberkasan DRH dan segera akan memasuki masa Pengusulan NIP. Jika NIP mereka sudah diajukan dan diterbitkan, seharusnya tidak ada hambatan untuk mengangkat mereka. Proses percepatan diperlukan agar mereka dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, karena peran mereka sangat penting dalam mendukung Pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
