Husin Alwi Shihab, Ketua Cyber Indonesia, memberikan tanggapan terhadap tuduhan yang menyebut Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), sebagai salah satu pejabat paling korup di dunia. Dia mempertahankan Jokowi dan mencurigai bahwa Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) bisa saja merupakan agen dari Amerika Serikat (AS) yang bertujuan untuk memecah belah masyarakat Indonesia. Husin mengkritik laporan terbaru OCCRP yang menyebut nama Jokowi dalam konteks korupsi, menyatakan bahwa hal tersebut mungkin merupakan bagian dari upaya luar negeri untuk memecah belah bangsa Indonesia.
Menurut Husin, selama kepemimpinan Jokowi, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam berbagai aspek seperti kemandirian dan posisi di kancah internasional, termasuk dalam bidang ekonomi dan sumber daya alam. Dia menegaskan bahwa AS tidak lagi dapat mengendalikan Indonesia selama Jokowi menjabat sebagai presiden. Sebagai contoh, Husin mengacu pada akuisisi mayoritas saham Indonesia (51 persen) dalam perusahaan tambang besar, Freeport, yang sebelumnya merupakan aset penting bagi AS.
Husin juga mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi dan terjebak dalam usaha adu domba yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dia menyarankan agar masyarakat waspada dan tidak terpengaruh oleh upaya adu domba yang potensial terjadi. Sebelumnya, politisi PDIP, Ferdinand Hutahaean, telah menyarankan Jokowi untuk segera mengirim tim hukum untuk menggugat OCCRP di Pengadilan Belanda.