Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan peringatan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan anggaran negara karena risiko defisit APBN yang terus meningkat akibat kenaikan harga energi global. Hal ini dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Apabila pemerintah tidak melakukan penyesuaian kebijakan, defisit APBN dapat melebar secara signifikan, yang berpotensi menyebabkan gagal bayar. Kondisi ini akan membuat pemerintah kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utang jika tekanan fiskal terus meningkat tanpa perbaikan penerimaan negara.
Ketegangan di Timur Tengah, yang merupakan produsen minyak utama, seringkali mengakibatkan kenaikan harga energi global karena gangguan pasokan minyak dunia. Indonesia, yang merupakan importir minyak mentah, rentan terhadap gejolak tersebut. Dampaknya adalah pemerintah harus menanggung tambahan beban melalui subsidi BBM dan LPG untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.
Konflik yang berkepanjangan dapat berdampak ekonomi di Indonesia, termasuk lonjakan subsidi energi yang membebani APBN, defisit anggaran yang melebar karena belanja negara meningkat lebih cepat dari penerimaan, dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat kebutuhan dolar AS yang lebih tinggi untuk impor energi. Itulah mengapa penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi yang tepat terhadap kebijakan anggaran negara mengingat kondisi global yang tidak menentu.
