Menjelang Idulfitri setiap tahunnya, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi sorotan publik. Namun, perbedaan antara THR Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pertanyaan yang mengemuka. Meski keduanya memiliki status ASN dan berhak menerima THR, terdapat perbedaan mendasar mulai dari status kepegawaian, komponen tunjangan yang dihitung, hingga hak pensiun yang berbeda di antara keduanya.
PNS adalah pegawai tetap yang diangkat oleh negara dengan status permanen hingga pensiun, sementara PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana negara memperlakukan dua kategori pegawai dengan basis hukum yang berbeda. THR ASN adalah tunjangan yang diberikan menjelang Hari Raya Keagamaan seperti Idulfitri, diatur melalui Peraturan Pemerintah dan peraturan teknis dari Kementerian Keuangan.
Kedua kategori pegawai ASN, PNS, dan PPPK, berhak menerima THR selama memenuhi syarat administratif dan aktif bekerja saat pencairan. Namun, PPPK yang kontraknya berakhir sebelum pencairan THR biasanya tidak berhak menerima, karena statusnya tidak permanen seperti PNS. Status kepegawaian merupakan faktor pembeda mendasar antara PNS dan PPPK, di mana PNS memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) dan status permanen hingga pensiun, sedangkan PPPK berdasarkan kontrak dengan jangka waktu tertentu.
Perbedaan ini juga berpengaruh pada hak jangka panjang seperti pensiun dan kemampuan menerima THR setelah pensiun. Komponen THR ASN terdiri dari berbagai unsur seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja, namun komponen yang dihitung bisa berbeda antara PNS dan PPPK. Pada beberapa tahun, PNS menerima THR yang mencakup tunjangan kinerja sesuai kebijakan tahun tersebut.
