Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, memicu kontroversi dengan menyebut adanya flayer penolakan reformasi Polri yang sedang menjadi perbincangan di media sosial. Flayer tersebut menampilkan tulisan “Tolak Reformasi Polri. Kepalsuan Tak Akan Pernah Melahirkan Keadilan” disertai dengan tagar #StopKambingHitamkanPolri dan #PolriBersamaMasyarakat. Said Didu menyebut gerakan ini sebagai “Gerakan SOP” dalam unggahannya di akun Twitter pribadinya.
Respon dari warganet pun beragam, dengan beberapa menuduh gerakan ini diprakarsai oleh geng tertentu dan ada yang menduga flayer tersebut dibuat sebagai upaya untuk melindungi Kapolri saat ini, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Namun, banyak juga yang menegaskan bahwa mendukung reformasi kepolisian adalah tuntutan rakyat, meskipun masih terdapat kepalsuan dalam sistem hukum.
Meskipun flayer ini terkait dengan gerakan tertentu, namun belum terungkap siapa sebenarnya yang berada di balik penyebaran flayer tersebut. Sebelumnya, Benny K Harman menjelaskan bahwa keberadaan Komisi Reformasi Kepolisian tidak akan bertentangan dengan tugas Kompolnas saat ditemui di Polda Sulsel. Artinya, pembahasan reformasi Polri masih menjadi isu yang terus berkembang dan menjadi perhatian publik.
