Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet kedua pada 9 September 2025 dengan mengganti lima menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani yang digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya langsung membuat keputusan besar dengan memindahkan dana sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke enam bank BUMN setelah dilantik. Dia mengkritik arah kebijakan ekonomi Indonesia yang dianggapnya tidak tepat baik dari sisi moneter maupun fiskal.
Purbaya mencatat bahwa penempatan dana pemerintah senilai Rp457,5 triliun di Bank Indonesia menjelang akhir 2024 telah menyebabkan ketatnya likuiditas dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memindahkan sebagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke perbankan nasional dengan harapan likuiditas dapat dilonggarkan dan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6,5 hingga 7 persen.
Namun, langkah Purbaya ini menuai kritik. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut bahwa kebijakan tersebut sulit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Anthony menyoroti bahwa kondisi perbankan sebenarnya cenderung longgar, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan berada di kisaran 86 hingga 88 persen, menandakan dana pihak ketiga lebih besar dari penyaluran kredit.
Selain itu, Anthony juga menyoroti penempatan dana perbankan pada instrumen negara. Menurutnya, penempatan tersebut juga perlu diperhatikan dalam konteks kebijakan ekonomi secara lebih menyeluruh.