Respon DPR RI terhadap Tuntutan 17+8: Analisis dan Tindakan

Massa yang melakukan unjuk rasa besar-besaran beberapa hari lalu kini masih menanti respons pemerintah terkait tuntutan mereka yang dirangkum dalam istilah 17+8. Pimpinan DPR RI secara resmi telah merespons aspirasi publik terkait tuntutan tersebut, salah satunya adalah penghapusan tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI mulai 31 Agustus 2025. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk keseriusan parlemen dalam mendengarkan suara rakyat. DPR RI juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali dalam rangka undangan resmi kenegaraan yang tidak bisa ditinggalkan. Selain itu, DPR juga akan memangkas sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota dewan, termasuk biaya langganan, listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, hingga biaya transportasi. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat dan mahasiswa yang menginginkan perubahan dalam pengelolaan tunjangan dan fasilitas yang diterima oleh anggota DPR RI.

Source link