Kalangan aktivis mengungkapkan kekecewaannya terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dianggap kurang responsif terhadap tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi belakangan ini. Salah satu tuntutan utama adalah reformasi di kepolisian, termasuk desakan untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya. Desakan ini semakin meningkat setelah insiden tragis di mana kendaraan taktis (rantis) Brimob menabrak dan menyebabkan kematian seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan.
Aktivis 98 turut bergabung dalam tuntutan ini, menyebut bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran HAM berat dan merupakan alasan yang kuat untuk mencopot Kapolri. Mereka menegaskan bahwa sudah seratus aktivis yang menuntut agar Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas terkait dengan hal ini. Ubedilah Badrun, salah satu perwakilan dari aktivis 98, menyatakan bahwa lambannya respons Presiden terhadap tuntutan ini telah merusak citra Indonesia di kancah internasional.
Tragedi yang terjadi telah menjadi sorotan dunia, dan Badrun menilai bahwa Presiden harus bertindak untuk memenuhi tuntutan publik dalam mencopot Kapolri. Namun, hingga saat ini Prabowo dinilai masih tidak responsif terhadap desakan tersebut. Badrun menilai bahwa tindakan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral, etik, dan konstitusional yang harus diambil oleh Presiden.