Kejadian hilangnya seorang anggota kepolisian saat kerusuhan yang menyebabkan pembakaran kantor DPRD Sulsel dan Makassar pada 29 Agustus lalu masih menjadi topik hangat yang dibicarakan. Meskipun Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar telah memberikan penjelasan terkait kejadian tersebut, namun masyarakat merasa penjelasan yang diberikan masih belum memuaskan. IMM Sulsel turut menyampaikan sikap mereka terkait tragedi yang menelan empat korban jiwa.
Pada malam Jumat tanggal 29 Agustus 2025, massa pengunjuk rasa menguasai sepanjang Jalan AP Pettarani hingga Jalan Urip Sumoharjo. Namun, keberadaan aparat kepolisian yang seharusnya menjadi objek pengamanan tidak terlihat. Bahkan kendaraan taktis (Rantis) yang biasanya digunakan untuk mengurai massa pada situasi seperti itu juga tidak terlihat.
Kabid Hikmah DPD IMM Sulsel, Reskiawan, menyoroti perlunya upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh aparat kepolisian untuk meminimalkan risiko terhadap korban jiwa. Ia menyayangkan kejadian tersebut dan menduga adanya ketidaktersediaan aparat kepolisian pada malam kejadian. Kapolda Sulsel sebagai pihak yang bertanggung jawab paling besar dalam kejadian tersebut menurutnya juga harus dievaluasi.
Meskipun telah dilakukan penetapan terhadap 29 tersangka oleh Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar, namun IMM mendorong untuk mengusut lebih lanjut terkait intelektual yang menjadi otak di balik kejadian tersebut. Tuntutan untuk evaluasi terhadap Kapolda Sulsel juga terus disuarakan demi keadilan dan kemanusiaan.