Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan tegas menyatakan bahwa parlemen akan melakukan reformasi kelembagaan setelah melakukan diskusi untuk mengubah transformasi DPR bersama dengan pimpinan partai politik. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa DPR dapat memenuhi harapan rakyat dan bekerja sesuai dengan aspirasi masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR.
Puan juga menyatakan bahwa DPR akan terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut. Ini dilakukan sebagai respons terhadap gelombang demonstrasi yang terjadi belakangan ini dan sebagai bentuk komitmen untuk mendengarkan suara masyarakat. Sebelumnya, DPR telah mengundang perwakilan 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog mengenai kondisi bangsa dan mendengar aspirasi mereka setelah aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang juga terlibat dalam dialog dengan para mahasiswa menyatakan bahwa aspirasi mereka terkait dengan tunjangan dan keterbukaan DPR akan dipertimbangkan untuk reformasi ke depan. Ia juga mengonfirmasi bahwa reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani, dengan harapan agar DPR dapat menjadi lebih baik dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga sebagai upaya untuk merespons aspirasi dan harapan masyarakat dengan lebih baik.
