Praktik politik saat ini disoroti oleh Herlambang P. Wiratraman, seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Menurutnya, kebijakan publik yang terlalu dominan justru dapat membungkam suara publik dan merugikan masyarakat. Pengabaian terhadap HAM juga menjadi masalah yang terus terjadi di tengah masyarakat. Selain itu, kekerasan aparat yang berakhir dengan impunitas di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo juga menjadi perhatian serius. Wiratraman menekankan pentingnya penguatan supremasi sipil untuk menghentikan kekerasan dan pelanggaran HAM.
Hurriyah, Direktur Eksekutif PUSKAPOL Universitas Indonesia melihat gelombang aksi massa belakangan ini sebagai respons alamiah terhadap kelemahan lembaga politik dalam menyerap aspirasi rakyat. Menurutnya, ruang sipil semakin menyempit dalam beberapa tahun terakhir akibat kebijakan yang cenderung menguntungkan pejabat dan merugikan rakyat. Ia juga mengkritik strategi pemerintah yang menggunakan cara-cara represif, kriminalisasi, dan peretasan data pribadi untuk membungkam kritik. Kritik publik seringkali dianggap sebagai ancaman dan diperlakukan dengan menggunakan buzzer, rekayasa opini, serta politik pecah belah untuk melemahkan masyarakat sipil.