Topik darurat militer kembali mencuri perhatian di media sosial, terutama Twitter, pada Minggu (31/8/2025) lalu. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya situasi politik yang memanas dan gelombang demonstrasi di beberapa wilayah. Banyak warganet penasaran dengan makna sebenarnya dari darurat militer dan dampaknya jika diterapkan di Indonesia.
Darurat militer, menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, adalah kondisi dimana negara dihadapkan pada ancaman serius yang tidak dapat lagi ditangani oleh mekanisme sipil. Ancaman ini bisa berupa pemberontakan bersenjata, kerusuhan besar, atau bahkan perang. Jika darurat militer diberlakukan, seluruh kewenangan sipil akan dialihkan ke militer untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Presiden, sebagai Panglima Tertinggi TNI, memiliki kewenangan untuk menetapkan ataupun mencabut status tersebut.
Darurat militer berbeda dengan darurat sipil yang biasanya dapat ditangani tanpa melibatkan militer. Namun, jika ancaman tersebut meluas, menimbulkan korban jiwa yang banyak, atau mengancam keutuhan negara, statusnya dapat ditingkatkan menjadi darurat militer.
Penerapan darurat militer memiliki beberapa konsekuensi, seperti pengalihan kekuasaan sipil ke militer, pembatasan hak sipil, penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum sipil, pengusiran dari suatu wilayah, dan kewajiban kerja serta militerisasi bagi warga negara.
Indonesia sendiri memiliki sejarah penerapan darurat militer, seperti pada tahun 1999 di Timor Timur menjelang referendum, dan pada 2003 di Aceh untuk menanggulangi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kedua peristiwa tersebut memberikan gambaran mengenai dampak dan kontroversi yang terkait dengan penerapan darurat militer.