Mulyanto, seorang politikus dari PKS, menyoroti ketidakjelasan dalam penanganan kasus pagar laut yang sedang ditangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia menegaskan bahwa proses hukum terkait kasus ini terlihat ambigu, terutama terkait siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Meskipun hanya Kepala Desa Kohod yang disebut sebagai pelaku lapangan, Mulyanto meyakini bahwa ada pihak yang lebih berperan di balik proyek tersebut.
Selain mengkritik fokus pemerintah yang hanya berpusat pada masalah ganti rugi sebesar Rp48 miliar, Mulyanto juga menyoroti kebutuhan akan keadilan dalam penanganan kasus ini. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengungkapan aktor utama yang terlibat dalam proyek pagar laut tersebut, serta menekankan bahwa pelaku yang bersalah harus dihukum.
Selain Mulyanto, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap cara penanganan kasus ini. Ia menganggap bahwa identitas pemilik pagar laut yang diungkap KKP, yaitu Kepala Desa Kohod bin Asip beserta bawahannya yang berinisial T, adalah suatu hal yang tidak masuk akal dan dapat mengecewakan publik. Menyoroti pernyataan dari para politikus ini, menjadi penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan adil, serta mengungkap siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas proyek pagar laut yang kontroversial ini.
