Beberapa kejadian heboh belakangan ini mengejutkan publik, seperti kasus korupsi di Pertamina yang menimbulkan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Kabar tersebut terungkap setelah Kejaksaan Agung menemukan kasus korupsi yang sedang diselidiki, dimana tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, peresmian Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga menjadi sorotan karena lembaga itu mengelola aset negara senilai ribuan triliun rupiah. Publik juga dikejutkan dengan kasus pemagaran laut di Tangerang, dimana lautan yang seharusnya menjadi milik negara ternyata dipagar dan disertifikatkan.
Berita terkini terkait kasus pemagaran laut Tangerang adalah bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan praperadilan terkait kasus tersebut. Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Effin Martiana, menyatakan bahwa putusan tersebut sudah final dan tidak dapat di banding. Dia menegaskan bahwa semua tindakan yang dilakukan petugas lapangan sesuai prosedur berdasarkan kewenangan yang ada. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, juga mengkonfirmasi bahwa langkah KKP dalam membongkar pagar laut tidak dilakukan dengan sembrono.
Kejadian-kejadian ini memperlihatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara serta perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap kasus korupsi dan pemagaran. Semua pihak diharapkan bisa bekerja sama untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan menjaga kekayaan alam Indonesia.
