“Mystery Surrounding Alleged Corruption Report to KPK Regarding Sea Wall, Who are the Two Ministers?”

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan korupsi terkait pagar laut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan ini terkait dengan pengesahan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di perairan Tangerang. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan bahwa laut seharusnya tidak bisa diklaim atau dikuasai oleh pihak tertentu, sehingga timbul dugaan pemalsuan dokumen terkait. Menurut Boyamin, KPK memiliki kewenangan untuk menangani perkara ini sesuai dengan Pasal 9 UU Tindak Pidana Korupsi. Ia juga menyoroti dua mantan menteri yang terlibat dalam pengesahan tersebut. Boyamin berharap KPK dapat menggunakan Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi untuk menindak pelaku korupsi dengan tegas.