Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengungkapkan bahwa pengembang PIK-2 akan melakukan berbagai cara untuk menguasai laut dan pantai demi keuntungan besar. Menurutnya, biaya reklamasi dan sogokan dapat mencapai Rp7-10 Miliar per hektar, dengan sogokan khusus mencapai Rp3-5 Miliar per hektar. Namun, pengeluaran ini dianggap kecil jika dibandingkan dengan harga jual Rp60 Juta per meter, yang berpotensi memberikan keuntungan hingga Rp50 Miliar per hektar bagi pengembang PIK-2.
Menyikapi pengakuan Said Didu, Eks Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi, berharap bahwa kepala desa yang terlibat dalam masalah tersebut harus segera dicopot dari jabatannya. Tidak hanya kepala desa, namun keterlibatan camat, bupati, wali kota, dan pejabat terkait juga harus diusut secara tuntas. Adhie Massardi menekankan pentingnya identifikasi terhadap keterlibatan kepala daerah dari tingkat kepala desa hingga camat, bupati, walikota, dan lainnya dalam skandal pengkaplingan laut.
Adhie Massardi juga menyuarakan perlunya tindakan tegas seperti mencabut kepala desa yang terlibat, sembari mengajak untuk memanfaatkan dukungan TNI dalam proses identifikasi dan pemberantasan praktik pengkaplingan laut. Upaya menegakkan keadilan dalam kasus ini merupakan bentuk komitmen Adhie Massardi sebagai mantan aktivis Komite Bangkit Indonesia dan Gerakan Indonesia Bersih.
