Pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio, mempertanyakan sikap PKS yang menjadi satu-satunya partai yang menolak kenaikan PPN sebesar 12 persen. Hendri mengekspresikan keraguan atas ketidakhadiran suara dari PKS terkait penolakan tersebut. Ia bertanya mengapa belum ada anggota PKS yang menunjukkan dukungannya secara publik terhadap penolakan kenaikan PPN tersebut.
Hendri menyebut sikap PKS tersebut sebagai tidak lazim dan aneh. Sebelumnya, PKS telah menolak kenaikan PPN bertahap yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang kemudian menjadi landasan hukum untuk kenaikan PPN. Melalui pandangan dari mini fraksi mereka saat UU tersebut disahkan pada tahun 2021, PKS menegaskan agar PPN tetap dipertahankan pada tingkat 10 persen, menganggap kenaikan PPN sebesar 12 persen sebagai bertentangan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.