FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming selama lima tahun ke depan dipastikan mencapai 46 kementerian.
Terkait hal ini, para ekonom memperingatkan tentang keterbatasan kekuatan fiskal negara.
“Disinilah masalahnya, masalah utama dari segi APBN dari sisi ekonomi adalah kondisi fiskal yang cukup terbatas,” kata Pakar Ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Profesor Marzuki kepada fajar.co.id, pada hari Minggu (13/10/2024).
Ia menjelaskan mengenai kekuatan fiskal negara saat ini. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah disepakati mencapai Rp3.621,3 triliun.
Sementara itu, ada banyak kewajiban negara yang harus dibayarkan. Misalnya, beban utang dan transfer ke daerah.
“Pembayaran beban utang dari pokok dan bunganya besar, sekitar Rp1000 triliun, lalu anggaran untuk transfer ke daerah sekitar Rp1200 triliun, ditambah anggaran untuk program baru seperti makanan gratis, hampir Rp400 triliun,” jelasnya.
Menurutnya, jika dihitung, sisa anggaran sangat minim. Hanya sekitar 1.000 triliun. Namun dari sisa anggaran itu telah ada pos yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif.
“Sehingga sisa anggaran belanja dari Rp3.600 triliun hanya sekitar Rp1.000 triliun. Pertanyaannya, bagaimana membelanjai segala macam anggaran yang sudah disepakati dengan DPR,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia mempertanyakan apakah anggaran sebesar itu dapat dioptimalkan untuk jumlah kementerian yang diwacanakan, yaitu 46 kementerian.
“Artinya, apa yang bisa diharapkan dari sisa anggaran tersebut yang berjumlah terbatas, terlebih lagi untuk melakukan perubahan-perubahan besar sesuai dengan rencana program kerja pemerintahan yang baru,” ujarnya.
