FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang diperjualbelikan oleh Bjorka direspons cepat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terlebih lagi, data NPWP yang bocor termasuk miliknya.
Atas informasi yang beredar tersebut, Jokowi telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan mitigasi.
“Saya sudah memerintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk melakukan mitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk melakukan mitigasi secepatnya,” kata Jokowi setelah meresmikan jalan Tol Solo-Jogja di Gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Kamis (19/9).
Kepala negara menegaskan bahwa peristiwa seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara lain.
“Hal seperti ini juga terjadi di negara-negara lain. Semua data tersebut bisa bocor karena kelalaian dalam penggunaan password atau karena penyimpanan data yang berlebihan di berbagai tempat yang berbeda. Hal ini dapat menjadi celah bagi hacker untuk meretasnya,” tegas Jokowi.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa sedang mengkaji kasus dugaan kebocoran data NPWP. “Tim teknis DJP saat ini sedang melakukan kajian terkait informasi kebocoran data yang beredar,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti, Kamis (19/9).
Dugaan bocornya data NPWP mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, dia menyatakan bahwa sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs tersebut oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.
