FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menjelang pergantian presiden yang akan berlangsung dalam waktu sekitar sebulan lagi, Indonesia dihadapkan pada persoalan ekonomi.
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sedang melanda Indonesia dengan jumlah kasus yang terus meningkat.
Data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) periode Januari-Maret 2024 mencatat bahwa 12.395 tenaga kerja telah terkena PHK.
DKI Jakarta menjadi daerah dengan jumlah PHK tertinggi, mencakup 42,15 persen dari total tenaga kerja yang di-PHK.
Tanda-tanda gelombang PHK sudah mulai terlihat sejak tahun lalu.
Pada periode Januari-November 2023, sebanyak 57.923 pekerja kehilangan pekerjaan, dengan kasus paling banyak terjadi di Jawa Tengah, diikuti oleh DKI Jakarta dan Banten.
Di DKI Jakarta, PHK terbanyak terjadi di sektor jasa seperti restoran dan kafe, sedangkan di Jawa Tengah, sektor manufaktur, tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi penyumbang kasus terbanyak.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pemerintah untuk segera mengambil langkah dalam mengatasi masalah ini.
Netty mengatakan bahwa pemerintah harus lebih proaktif dalam menghadapi masalah ini dan tidak boleh lengah. Salah satu faktor yang menyebabkan industri tekstil dan garmen dalam negeri terpuruk adalah karena kurangnya daya saing terhadap barang impor dari China. Netty menekankan pentingnya pengawasan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap impor barang dari China.
Netty juga mencurigai adanya praktik jual dan impor ilegal yang bisa memperparah situasi ini. Menurutnya, regulasi yang lebih baik diperlukan agar perusahaan lokal dapat bertahan dalam menghadapi persaingan.
