FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Orang-orang dekat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai mendapatkan jabatan komisaris di beberapa BUMN. Hal ini mencuri perhatian dan mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menyatakan bahwa orang-orang yang diangkat menjadi komisaris di BUMN pasti sudah melalui pengecekan pengetahuannya.
“Iya, orang-orang yang diangkat tersebut sudah melalui proses, kok. Saya sebagai mantan komisaris Angkasa Pura, Pelindo, dan Peti Kemas, saya tahu bahwa menjadi komisaris bukanlah hal yang mudah. Kita akan diuji, pengetahuan kita akan diperiksa, kemudian baru setelah itu diputuskan apakah orang tersebut layak duduk di posisi tersebut atau tidak,” kata Ngabalin seperti dilansir dari kumparan, Jumat (2/8/2024).
Dia menegaskan bahwa orang-orang yang diangkat sebagai komisaris BUMN adalah orang-orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan pengalaman yang memadai.
“Jadi jangan terlalu banyak yang mempersoalkan jika tim Prabowo-Gibran yang duduk sebagai komisaris BUMN. Ini baru sedikit, masih dibutuhkan beberapa lagi. Hal itu wajar,” ungkapnya.
Ngabalin juga mengklaim bahwa Presiden Jokowi tidak terlibat dalam penunjukan mereka sebagai komisaris BUMN. Keputusan tersebut sepenuhnya diambil oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
“Ya, Pak Erick yang memutuskan, keputusan tersebut kemudian disampaikan dalam rapat kabinet kepada Presiden. Dari pengalaman saya, itulah prosesnya. Saya yakin bahwa semua ini dilakukan secara transparan. Tidak ada yang disembunyikan,” ujarnya.
Ngabalin juga meyakinkan bahwa komisaris-komisaris yang menjadi sorotan saat ini memiliki kapasitas yang baik dan pantas untuk posisi tersebut, tanpa memandang bahwa mereka adalah orang-orang dekat dengan Prabowo.
