Kemandirian Antariksa untuk Indonesia
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI), mendukung revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum koordinasi nasional. Menurutnya, kelemahan utama dalam pengelolaan ruang udara dan ruang Antariksa di Indonesia adalah fragmentasi kelembagaan.
Fungsi-fungsi kedirgantaraan tersebar di berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan untuk navigasi penerbangan sipil dan Kementerian Pertahanan untuk strategi pertahanan dirgantara. BRIN/LAPAN, TNI AU, Kominfo, BSSN juga terlibat untuk teknologi Antariksa, pertahanan wilayah udara, dan penjagaan jaringan data.
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional diperlukan sebagai pusat perumusan kebijakan, integrasi strategi sipil-militer, dan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Komposisi dewan ini mencakup instansi-instansi terkait dan akademisi untuk pengembangan keantariksaan yang dapat menghambat langkah besar nasional.
Chappy menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh berdiri di pinggir panggung sejarah dalam kontestasi geopolitik yang melibatkan ruang antariksa. Kedaulatan negara harus mencakup udara dan antariksa secara utuh dengan strategi nasional yang kuat dan koordinasi lintas sektor yang solid.
Revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional diperlukan untuk menyatukan visi dan strategi pertahanan ruang udara dan antariksa. Hal ini akan membantu Indonesia menjadikan antariksa sebagai ruang strategis yang harus dijaga, dikuasai, dan dimanfaatkan demi keselamatan dan keharmonisan bangsa.
Sumber: Dukungan Marsekal Chappy Hakim Untuk Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Demi Kemandirian Antariksa
Sumber: Chappy Hakim Dukung Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional
