Gelombang penipuan digital yang mengincar masyarakat yang tertarik untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjadi sorotan pada awal tahun 2026. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memberikan peringatan resmi untuk melindungi masyarakat dari ancaman pencurian data pribadi dan kerugian finansial. BKN mengamati peningkatan situs web ilegal dan penyebaran informasi palsu yang mencoba meniru situs resmi pemerintah. Hal ini terjadi seiring dengan penyebaran tautan pendaftaran palsu di aplikasi pesan instan dan media sosial menjelang pembukaan seleksi CPNS dan PPPK.
BKN menekankan pentingnya hanya menggunakan domain resmi bkn.go.id dalam semua layanan kepegawaian digital. Masyarakat diminta untuk berhati-hati dalam memasukkan data sensitif ke dalam formulir daring. Domain lain selain “.go.id” harus diabaikan karena kemungkinan besar merupakan upaya penipuan. Pelaku kejahatan siber sering menggunakan nama domain mirip dengan yang resmi untuk melakukan praktik phishing.
Salah satu tantangan baru yang dihadapi BKN adalah konten hoaks berbasis deepfake yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan. BKN menemukan video deepfake yang memanipulasi wajah dan suara pejabat pemerintah untuk memberikan informasi palsu terkait seleksi ASN. BKN menegaskan bahwa semua video yang menjanjikan kemudahan seleksi di luar jalur resmi adalah hoaks. Seleksi ASN tetap dilakukan melalui portal tunggal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) demi transparansi dan keamanan.
Isu biaya juga menjadi sorotan, BKN menegaskan bahwa semua layanan terkait ASN, termasuk pendaftaran seleksi, tidak dipungut biaya alias gratis. Permintaan pembayaran dengan iming-iming kelulusan dapat dipastikan sebagai bentuk penipuan. Masyarakat diingatkan mengenai bahaya klik tautan palsu yang dapat membocorkan data pribadi dan membahayakan keuangan.
Untuk menghindari penipuan, masyarakat diminta melakukan verifikasi ganda baik alamat URL maupun akun media sosial resmi yang telah terverifikasi. Kewaspadaan dan literasi digital menjadi kunci dalam menjaga proses rekrutmen ASN 2026 agar tetap bersih dan akuntabel. Semua indikasi penipuan harus segera dilaporkan melalui kanal pengaduan resmi pemerintah atau pihak kepolisian. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan minat masyarakat untuk menjadi ASN tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
