Gambaran kemajuan desa di Indonesia seringkali terlihat kontradiktif jika menilik laporan pemerintah terbaru. Satu sisi, melalui Statistik Potensi Desa (Podes) 2025 dari Badan Pusat Statistik, terlihat adanya percepatan pembangunan fisik dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Di sisi lain, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui KepMendes PDTT 343/2025 memperlihatkan semakin banyak desa dikategorikan sebagai “maju” dan “mandiri”. Namun, kedua data ini pada dasarnya memberi pesan yang sama: kemajuan secara administratif dan infrastruktur belum dapat secara otomatis mengentaskan persoalan ekonomi di desa.
Ketergantungan struktur bangsa pada kawasan perdesaan makin kentara dengan jumlah wilayah desa yang melampaui 84 ribu, menurut Podes 2025. Dari total itu, mayoritas—sekitar 75 ribu—adalah desa, dengan lebih dari separuh sudah tergolong desa berkembang, maju, hingga mandiri. Sebanyak 20.503 desa berstatus mandiri, 23.579 naik ke level maju, sementara sisanya stagnan di kategori berkembang, tertinggal, ataupun sangat tertinggal. Memang, dalam satu dekade terakhir, pencairan dana desa dan perbaikan prasarana berhasil menggeser banyak desa keluar dari garis keterbelakangan. Meski secara administrasi banyak desa telah “naik kelas”, nyatanya tantangan terbesar masih terletak pada sektor ekonomi.
Hampir seluruh desa menggantungkan hidup pada sektor pertanian rakyat, dengan lebih dari 67 ribu desa berpenduduk petani. Model kegiatan ekonomi desa pun masih terjebak pada komoditas primer yang minim nilai tambah. Kendati 25 ribu desa telah mampu menghasilkan produk unggulan, upaya menghubungkan komoditas lokal ke pasar nasional dan global masih berjalan lambat. Di sisi pembiayaan, akses masyarakat desa terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah meningkat—tercatat di 63 ribu desa—begitu juga keterhubungan desa ke jaringan telekomunikasi yang semakin luas. Namun, kualitas dan keterjangkauan layanan tersebut belum seragam, terutama untuk kawasan pedalaman atau terisolasi.
Realitas lainnya adalah jurang kemiskinan desa-kota yang tetap menganga. Persentase penduduk miskin di area perdesaan hampir mencapai dua kali lipat perkotaan—sekitar 11 persen—dengan tingkat kedalaman kemiskinan juga lebih memprihatinkan. Keberhasilan distribusi program desa belum mampu mengakselerasi kelas ekonomi mayoritas warganya. Produktivitas rendah dan fragmentasi struktur usaha, menjadikan tantangan ekonomi desa kini lebih kompleks daripada sekedar pembangunan fisik. Desa membutuhkan langkah terobosan agar kebangkitan administratif beriringan dengan transformasi ekonomi.
Di tengah kerentanan itu, penguatan koperasi menjadi salah satu solusi penting. Beragam studi, termasuk laporan World Bank, menyoroti peran koperasi yang berbasis keanggotaan lokal sebagai jembatan akses layanan keuangan, pemasaran produk, dan pembentukan solidaritas ekonomi komunitas. Melalui koperasi, kapasitas tawar petani dan pelaku usaha mikro dapat diperkuat: mereka lebih mudah memperoleh modal, teknologi, dan peluang pemasaran.
Koperasi juga memegang peranan sentral dalam mengonsolidasikan skala usaha di desa, khususnya ketika pelaku ekonominya masih tersebar, kecil, dan belum terhubung. Inisiatif program Koperasi Desa Merah Putih sebagai kebijakan pemerintah hadir untuk menjawab fragmentasi ekonomi desa tersebut. Namun, efektivitas koperasi sangat bergantung pada penyusunan desain program. Seperti diingatkan oleh laporan CELIOS, pendekatan yang hanya datang dari atas dan tidak mempertimbangkan kebutuhan serta potensi lokal bisa menimbulkan tantangan baru. Meskipun demikian, program tetap diperlukan untuk menjawab persoalan mendasar seperti lemahnya kapasitas bisnis dan kelembagaan ekonomi desa.
Namun, kebijakan tanpa implementasi cepat akan sia-sia. Pemerintah menitikberatkan percepatan realisasi, dengan harapan Koperasi Merah Putih mulai operasional Agustus 2026. Proses pendidikan, pelatihan, serta perekrutan SDM koperasi harus dilakukan segera. Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam perluasan dan percepatan program dinilai strategis karena jaringan teritorialnya yang menjangkau hingga pelosok desa, sekaligus sebagai fasilitator pengawasan dan pendampingan pelaksanaan program di tingkat lokal. TNI mampu mengakselerasi distribusi kebijakan pusat sampai ke desa, mendukung pelatihan, serta harmonisasi antara pusat dan daerah.
Pemerintah berupaya memastikan percepatan ini berjalan seirama dengan koordinasi lintas sektor melalui Instruksi Presiden, sehingga partisipasi masyarakat dan kebutuhan lokal tetap diutamakan. Seperti disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam wawancara di Kompas TV, kolaborasi dengan TNI diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya pembangunan infrastruktur koperasi desa, tanpa mengorbankan kemandirian ekonomi desa itu sendiri.
Melalui pelibatan multisektor dan orientasi pada pemberdayaan, koperasi desa berpeluang menjadi sarana strategis untuk memperkecil kesenjangan desa dan kota. Asalkan program dijalankan melalui pendekatan yang partisipatif, relevan dengan kebutuhan lokal, serta terintegrasi ke dalam ekosistem ekonomi desa, maka koperasi bukan hanya jadi lembaga administratif, tetapi juga mampu menjadi penggerak utama transformasi ekonomi desa secara berkelanjutan.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
