Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah saat ini dianggap sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Indonesia. Namun, upaya besar ini juga dihadapkan pada potensi penyimpangan anggaran yang dapat merugikan tujuan utamanya. Dr. Rahman Syamsuddin, seorang pakar Hukum Pidana dari UIN Alauddin Makassar, menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program ini untuk mencegah praktik korupsi yang merusak esensi dari MBG.
Menurut Rahman, Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya sekadar bantuan pangan untuk siswa, melainkan sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk kemajuan negara. Ia menegaskan bahwa MBG merupakan wujud komitmen negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara terhadap pangan dan gizi. Lebih dari itu, program ini juga berkaitan dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045, dengan tujuan utama memutuskan rantai stunting di Indonesia.
Namun, di tengah visi mulia ini, Rahman menegaskan bahwa program MBG harus tetap diawasi dengan ketat. Ia menyatakan keprihatinannya atas potensi penyimpangan anggaran yang mulai terlihat di lapangan, yang bisa mengancam keberlangsungan program ini. Kesenjangan antara konsep ideal program dan implementasinya di lapangan menjadi perhatian serius, karena tujuan mulia program ini bisa terancam jika tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan MBG harus dijadikan prioritas untuk mencegah praktek korupsi yang merugikan.
