Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat, tidak hanya karena insiden keracunan massal siswa yang mengonsumsi menu MBG, tetapi juga karena dugaan dominasi kalangan anggota dewan dalam proyek MBG tersebut. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dengan tegas menyatakan bahwa program Makan Bergizi (MBG) terbuka untuk semua pihak. Penegasan ini dilakukan untuk menjawab kritik yang menyatakan bahwa dapur umum atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) lebih banyak dikuasai oleh anggota dewan, sehingga merugikan peluang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Dadan menjelaskan bahwa proses pembukaan dapur umum telah melalui tahapan verifikasi yang dilakukan oleh mitra kerja sama, bukan langsung oleh BGN. Proses tersebut melibatkan 100 verifikator yang menilai persiapan, kelengkapan, dan profesionalisme calon pengelola dapur umum. Meskipun mengakui adanya mitra yang sudah dikenal sebelumnya, Dadan menegaskan bahwa proses verifikasi dilakukan melalui portal dan tidak ditangani langsung olehnya.
Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9), Dadan menyatakan bahwa melalui proses verifikasi tersebut, baru setelah operasional dilakukan, pihak BGN akan mendapatkan laporan tentang siapa yang menjadi pengelola SPPG. Dengan demikian, meskipun mungkin ada pemilik yang telah dikenal sebelumnya, namun proses verifikasi tetap dilakukan secara profesional dan transparan. Dengan begitu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan akan tetap terbuka untuk seluruh warga negara.
