Penangkapan Immanuel Ebenezer atau Noel, seorang aktivis 98 dan juga Wakil Menteri, telah menjadi peringatan keamanan bagi Presiden Prabowo dalam upaya pemberantasan korupsi dan implementasi program-program penting pemerintah. Menurut Wijayanto Samirin, seorang ekonom dari Universitas Paramadina, penangkapan Noel terjadi ketika Presiden secara konsisten menyuarakan perang melawan korupsi. Meskipun Presiden telah menegaskan komitmennya dalam upaya memberantas korupsi, kasus Noel menunjukkan betapa sulitnya upaya tersebut. Noel, yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat, malah terlibat dalam praktik korupsi dengan menaikkan tarif sertifikat K3 secara signifikan.
Praktik korupsi yang terungkap melibatkan berbagai pihak, termasuk ASN dan pejabat eselon II, yang menunjukkan kompleksitas masalah tersebut. Selain itu, kasus Noel juga menjadi cerminan dari isu korupsi yang merajalela di berbagai level pemerintahan, seperti yang terjadi di Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi bagian dari budaya birokrasi, dan banyak yang menganggap posisi Wakil Menteri hanyalah sebagai ajang untuk melakukan praktik korupsi.
Situasi ini mencerminkan pandangan bahwa pemerintahan saat ini lebih mengutamakan nilai finansial daripada nilai-nilai etika dan moral. Kritik terhadap ‘Pemerintahan Wani Piro’ mencuat, dengan kekhawatiran bahwa nilai-nilai telah terpinggirkan demi kepentingan materi. Oleh karena itu, kejadian seperti kasus Noel menunjukkan bahwa upaya memberantas korupsi masih memiliki tantangan yang kompleks dan memerlukan konsistensi serta integritas dalam pemerintahan.
