Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah terbukti memberikan manfaat lebih dari sekadar gizi bagi siswa, ibu hamil, dan balita—program ini juga menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam tujuh bulan sejak pelaksanaan, program ini telah menciptakan lapangan kerja langsung untuk 94.000 individu, tersebar di 2.391 Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh negeri.
Jumlah tenaga kerja meningkat seiring dengan ekspansi unit SPPG di berbagai daerah. Dari 7.000 pekerja pada bulan Januari, angka tersebut meningkat menjadi 68.000 pada bulan April, kemudian menjadi 72.000 pada akhir Juni, dan melonjak signifikan menjadi 94.000 pada akhir Juli.
Penyerapan anggaran juga meningkat sejalan dengan itu. Perkiraan sekitar IDR 1–2 triliun disalurkan selama fase awal program (Januari–April), yang meningkat menjadi IDR 4,4 triliun di awal Juni, dan mencapai IDR 5,1 triliun pada akhir semester pertama 2025—setara dengan 7,1% dari total IDR 71 triliun yang dialokasikan untuk program tersebut.
Menurut Fithra Faisal, Penasihat Senior di Kantor Komunikasi Presiden (PCO), program MBG telah memberikan dampak signifikan pada ekonomi riil, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja.
“Inisiatif ini membuka peluang ekonomi baru bagi komunitas lokal,” ujar Fithra di Jakarta pada hari Kamis (31 Juli).
Ia menambahkan bahwa penciptaan lapangan kerja diharapkan akan bergerak lebih cepat pada paruh kedua tahun karena percepatan penyaluran anggaran. Semakin banyak SPPG yang didirikan dan semakin banyak penerima manfaat yang dilayani, semakin besar pula penyerapan fiskal dan potensi kerja.
Badan Gizi Nasional (BGN) memperkirakan bahwa pada bulan Agustus, Program MBG akan mencapai 20 juta penerima manfaat melalui 8.000 unit SPPG yang beroperasi. Berdasarkan proyeksi ini, penyerapan anggaran total diperkirakan mencapai IDR 8 triliun.
Untuk lebih mendukung inklusi tenaga kerja, BGN berencana merekrut staf dapur SPPG dari keluarga yang tinggal dalam kemiskinan ekstrem dan golongan berpendapatan rendah (desil 1 dan 2). Dari 47 anggota staf biasanya yang bekerja per SPPG, setidaknya 30% akan berasal dari rumah tangga yang rentan secara ekonomi.
Fithra melihat hal ini sebagai langkah strategis untuk membantu mengurangi kemiskinan ekstrem.
“Kebijakan ini memperkuat kapasitas operasional program, terutama dalam logistik dan manajemen, sambil secara bersamaan memberdayakan komunitas berpendapatan rendah,” demikian penutupnya.
