Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi, menegaskan kekhawatiran terhadap rencana TNI AD untuk merekrut 24 ribu tamtama guna membentuk Batalion Teritorial Pembangunan. Dia menyampaikan bahwa inisiatif semacam itu berpotensi membatasi kebebasan sipil dan membuka peluang bagi praktik dwifungsi militer. Ridho menekankan perlunya evaluasi menyeluruh sebelum kehadiran pasukan TNI di tingkat kampung diwujudkan. Dia mengingatkan tentang bahaya tumpang tindih peran antara militer dan sipil, serta kemungkinan pasukan TNI menggantikan fungsi masyarakat sipil di wilayah tersebut.
Ridho menyoroti risiko peningkatan peran militer, yang dapat mengurangi peran aktif masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokrasi. Dia juga mengungkap keprihatinan atas kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pasukan tersebut untuk melindungi aktivitas ilegal yang seharusnya dilarang. Ridho menekankan pentingnya pemerintah untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap dampak pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan sebelum langkah tersebut diimplementasikan.
