Tambang nikel di Raja Ampat telah menjadi perhatian Komisi VII DPR RI selama ini. Pada 28 Mei – 2 Juni, rombongan Komisi VII melakukan kunjungan kerja reses ke lokasi tersebut. Mereka bertemu dengan gubernur, aparat pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat untuk mendengar aspirasi serta masukan yang disampaikan. Selama kunjungan, dua isu utama muncul, yaitu peningkatan kualitas Raja Ampat sebagai destinasi wisata dan permasalahan kerusakan ekosistem dan lingkungan akibat pertambangan yang ada di sana.
Komisi VII mendesak pemerintah untuk mengevaluasi perusahaan pertambangan yang beroperasi di Raja Ampat. Jika perusahaan tersebut dinilai merusak lingkungan, izin operasinya harus segera dicabut. Mereka juga diminta untuk mengimplementasikan skema ketahanan lingkungan agar tidak merugikan masyarakat setempat. Legislators dari Dapil Sumut II menegaskan pentingnya menjaga alam dan lingkungan untuk masa depan anak-anak Papua. Tindakan harus diambil agar lingkungan dan masyarakat tidak dirugikan sembari perusahaan pertambangan tetap dapat beroperasi dengan bertanggung jawab.
