Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memperingatkan Wali Kota Depok, Supian Suri, karena menyediakan kendaraan dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin mudik saat Idulfitri 1446 H. Dedi menegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas harus untuk kepentingan pemerintahan, bukan untuk kepentingan pribadi. Dia menekankan bahwa aturan tersebut bertentangan dengan instruksi gubernur yang melarang ASN menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik.
Dedi juga menyoroti pernyataan Supian Suri mengenai kendaraan dinas yang tidak dimiliki oleh semua ASN. Menurut Dedi, kendaraan dinas umumnya diperuntukkan bagi pejabat eselon II dan III, bukan untuk seluruh ASN. Dia menekankan bahwa tunjangan yang diterima oleh pejabat eselon II dan III seharusnya cukup untuk membeli kendaraan pribadi. Jika ada pejabat di tingkat tersebut yang tidak memiliki mobil pribadi, Dedi menyatakan bahwa hal tersebut menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan mereka.
Dedi menilai bahwa kebijakan yang diberlakukan oleh Wali Kota Depok dapat membuka peluang untuk pelanggaran aturan lainnya jika tidak segera diperbaiki. Dedi juga menegaskan bahwa kendaraan dinas tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dan bahwa hal ini harus dipatuhi oleh seluruh ASN. Jelas bahwa kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku.
