Penolakan terhadap Undang-undang TNI semakin meluas di masyarakat. Selain menentang pengisian jabatan oleh prajurit TNI di berbagai kementerian dan lembaga, juga ada kekhawatiran terhadap kewenangan TNI dalam melakukan operasi militer di ruang siber yang ditujukan kepada pihak yang dianggap melemahkan kepercayaan kepada pemerintah.
Protes terhadap Undang-undang TNI ini terlihat dalam berbagai aksi unjuk rasa, mulai dari mahasiswa hingga masyarakat sipil lainnya yang berkumpul di depan gedung DPRD. Sayangnya, aksi damai tersebut menjadi ricuh ketika polisi menggunakan water cannon dan menembaki para pengunjuk rasa. Berbagai video amatir pun beredar menunjukkan kekerasan yang dialami oleh para peserta aksi.
Para seniman pun turut mengungkapkan keberatan mereka terhadap Revisi Undang-undang TNI. Mereka khawatir dengan kewenangan TNI dalam melakukan operasi informasi yang dianggap dapat membatasi kritik terhadap pemerintah. Salah satu contohnya adalah penyanyi Baskara Putra yang menyoroti poin ini dalam unggahannya di media sosial. Ia menegaskan bahwa Undang-undang TNI tidak lagi hanya bersifat spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya masa Orde Baru.
Baskara Putra, yang dikenal dengan nama panggung Hindia, juga memberikan dukungan kepada aksi demonstrasi lanjutan yang menuntut pencabutan Undang-undang TNI yang kontroversial tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap Undang-undang tersebut tidak hanya datang dari satu kelompok masyarakat, tetapi melibatkan beragam elemen dalam upaya menjaga kebebasan berpendapat dan keadilan dalam sistem pemerintahan.
