Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan tegas menegaskan bahwa tidak ada orang yang dititipkan oleh Presiden Prabowo di Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Hal ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk Ketua Dokter Indonesia Bersatu, dr. Eva Sri Diana, yang mengungkit permasalahan terkait gelar doktornya di Universitas Indonesia (UI). Ia menekankan pentingnya menyelesaikan masalah akademik terlebih dahulu sebelum menyatakan pendapat terkait hal lain yang disampaikan oleh Bahlil.
Eva juga menyarankan agar masyarakat tidak langsung mempercayai pernyataan Bahlil, sebab, menurutnya, reputasi UI telah terganggu akibat tindakan Bahlil. Penegasan ini dilakukan Bahlil sebagai tanggapan terhadap pertanyaan media mengenai susunan kepengurusan Danantara yang terdiri dari tokoh-tokoh berpengalaman, termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Bahlil menjelaskan bahwa Danantara merupakan lembaga keuangan negara dengan standar profesional dan kredibilitas yang tinggi, yang mirip dengan Temasek di Singapura. Ia berpendapat bahwa keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk tidak menitipkan nama tertentu dalam struktur kepengurusan Danantara merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memastikan lembaga tersebut dijalankan oleh individu yang memiliki reputasi, integritas, dan kemampuan yang baik.