Ketua DPR, Puan Maharani, memberikan tanggapan terkait kontroversi prajurit aktif yang menjabat di kementerian/lembaga. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Puan juga mengungkapkan bahwa revisi UU TNI sedang dalam proses di Komisi I DPR. Dia menyoroti perlunya mengevaluasi apakah ketentuan dalam UU TNI sebelumnya telah diubah terkait prajurit yang menempati jabatan sipil yang kemudian diharuskan untuk mundur.
Yusuf Dumdum, seorang pegiat media sosial, juga turut angkat bicara terkait hal ini. Dia menyebut bahwa DPR RI menerima masukan dari masyarakat terkait isu ini. Yusuf juga menekankan pentingnya untuk terus mengawal proses pembahasan UU TNI yang sedang berlangsung. Dia mengajak masyarakat untuk mendukung proses tersebut.
Selain itu, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil harus mundur dan pensiun dini. Semua pihak terlibat dalam diskusi ini untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ada. Semua informasi ini disampaikan melalui cuitan akun media sosial pribadi Yusuf Dumdum.
