Setelah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan kesiapannya untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan korupsi yang terjadi dalam tata kelola minyak dan produksi kilang di PT Pertamina Patra Niaga, banyak pihak mulai mempertanyakan perannya ketika ia masih menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina (Persero). Banyak yang merasa heran mengapa Ahok baru bersedia untuk memberikan keterangan sekarang setelah kasus minyak oplosan di Pertamina diungkap oleh Kejaksaan Agung.
Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Strategi Komunikasi dan Hubungan, menjelaskan bahwa Kementerian BUMN secara rutin menugaskan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di perusahaan milik negara, termasuk dalam hal melaporkan potensi penyelewengan keuangan. Arya mencontohkan kasus terdahulu di mana kasus-kasus korupsi pada beberapa perusahaan BUMN seperti Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, dan Indofarma berhasil terungkap berkat pengawasan yang dilakukan oleh komisaris dan direksi perusahaan.
Menurut Arya, laporan yang disampaikan oleh komisaris dan direksi kemudian akan diaudit dan dilaporkan kepada Kementerian BUMN. Selanjutnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan membawa laporan tersebut kepada Kejaksaan Agung untuk proses lebih lanjut. Hal ini menandakan bahwa Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menjaga kebersihan dan kewajaran dalam bisnis perusahaan BUMN.
