Pemerintah Abaikan Partisipasi Publik: Analisis Bivitri Susanti

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengkritik pola komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya tidak transparan dan kurang akuntabel. Pendekatan pengambilan kebijakan top-down dan militeristik dinilai mengabaikan partisipasi publik. Menurut Bivitri, masalah utama bukan hanya terletak pada komunikasi, tetapi juga pada kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan kebijakan. Ia menyoroti bahwa pemerintah seharusnya tidak bersikap semena-mena terhadap rakyat sebagai pelayan publik, mengingat rakyat membayar pajak. Bivitri juga meragukan bahwa perombakan kabinet dapat memperbaiki kinerja pemerintah, karena banyak menteri dipilih tanpa kompetensi yang jelas di bidangnya. Oleh karena itu, ia tidak yakin bahwa reshuffle akan membawa perbaikan yang signifikan.

Source link