Perdebatan tentang perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi topik yang kontroversial dan mengundang kekhawatiran di masyarakat. Profesor Saiful Mujani, seorang pakar Ilmu Politik, menekankan pentingnya menjaga legitimasi sistem demokrasi untuk masa depan politik Indonesia hingga tahun 2045. Menurutnya, demokrasi bukanlah sekadar pilihan, melainkan sebuah kewajiban yang harus diemban. Saiful juga mengkritik kurangnya visi demokrasi dalam wacana perubahan mekanisme Pilkada, khususnya mengenai pendekatan yang lebih sering berfokus pada strategi perang daripada gagasan demokrasi. Ia menyoroti perbedaan pendekatan antara berorientasi pada parlemen atau kembali kepada keputusan rakyat dalam konteks demokrasi. Kritik juga ditujukan kepada Prabowo Subianto atas kurangnya visi yang kuat terkait demokrasi. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengkaji dengan seksama implikasi dari setiap perubahan mekanisme Pilkada demi menjaga integritas sistem demokrasi Indonesia.
“Analisis Menarik: Prabowo Tidak Memiliki Visi untuk Demokrasi”

Read Also
Recommendation for You

Pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti, mengungkapkan kebingungannya terkait kondisi penerbangan di Indonesia. Ia menyoroti banyaknya…

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) telah mengumumkan Hasil Akhir Seleksi (Kelulusan) Pasca Sanggah…

Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II, menyampaikan…

Ratusan dosen ASN dari berbagai daerah turun ke jalan di Jakarta, menyuarakan kegelisahan mereka terkait…

Wacana reshuffle kabinet terhadap menteri yang tidak bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, seperti yang dilontarkan…