Menjadi seorang Menteri Keuangan tidaklah mudah, demikian disampaikan oleh Jhon Sitorus, seorang pemerhati sosial dan politik. Dalam pandangannya, Sri Mulyani dan para ekonom cenderung memilih memberikan stimulus pajak daripada menaikkan PPN untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun, di sisi lain, Prabowo Subianto dianggap keras kepala dan anti kritik dengan memperkenalkan program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran. Hal ini disindir oleh Jhon sebagai solusi yang terlalu sederhana dalam menanggapi berbagai masalah. Meskipun demikian, Jhon yakin bahwa Sri Mulyani sendiri ikut tertawa saat Prabowo memperkenalkan program tersebut kepada para akademisi UGM selama kampanye Pilpres 2024.
Menurut Jhon, pajak memiliki sifat yang memaksa, di mana rakyat sering kali merasa dipalak dengan alasan bahwa negara lain memiliki tarif PPN yang lebih tinggi. Namun, menurutnya, hal ini terdengar terlalu memaksa karena seharusnya standar pajak disesuaikan dengan situasi dan kemampuan negara sendiri tanpa perlu meniru negara lain. Contohnya, Singapura hanya memiliki tarif PPN sebesar 9%, sementara Vietnam, yang merupakan negara berkembang mirip dengan Indonesia, bahkan menurunkan tarif PPN mereka menjadi 8%. Sehingga, kebijakan terkait tarif PPN perlu dilihat secara lebih komprehensif untuk tidak memberatkan UMKM serta meningkatkan penerimaan negara secara efektif.