Prabowo Subianto Djojohadikusumo akan dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI yang digelar di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 20 Oktober 2024. Sebelum pelantikan, Prabowo sebagai presiden terpilih hadir bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam berbagai agenda pemerintah. Baru-baru ini, Prabowo mewakili Jokowi dalam peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 dan Laporan Hasil Evaluasi Nasional Capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di The St. Regis Hotel Jakarta pada 18 Juli 2024. Dalam acara tersebut, Prabowo kembali menekankan pentingnya percepatan pembangunan untuk masa depan bangsa. Prabowo mengungkapkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia, mencapai 8%, dan menyoroti kebutuhan efisiensi, tata kelola yang baik, kebijakan yang masuk akal, serta upaya mitigasi terhadap kebocoran dan penyelewengan.
Sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo optimis dengan kekayaan dan potensi Indonesia yang besar. Namun, ia menekankan bahwa ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kemajuan negara, termasuk tata kelola migas yang baik. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi 8%, artikel ini juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi sektor hulu migas di Indonesia. Meskipun pendapatan negara dari migas besar, terutama melalui penerimaan negara dan investasi, realisasi produksi lifting minyak bumi masih di bawah target. Tantangan lain meliputi gangguan banjir, keterlambatan kegiatan drilling, serta penurunan produksi akibat sumur minyak yang sudah tua.
Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka memiliki misi Asta Cita yang mencakup pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa, termasuk dalam sektor energi seperti migas. Program kerja terkait meliputi pembenahan tata kelola migas, perbaikan skema insentif, pendirian kilang minyak bumi dan infrastruktur terkait, serta konversi BBM menjadi gas dan listrik. Namun, pencapaian target-target tersebut memerlukan dukungan regulasi yang kuat, termasuk revisi UU Migas yang belum tuntas.
Selain itu, tantangan lain muncul dalam menjaga investasi korporasi migas dan meningkatkan harmonisasi antar kementerian dan lembaga terkait. Sinergi yang lebih baik diharapkan dapat mendukung target-target pemerintah dan DPR RI, termasuk lifting minyak bumi mencapai 1 juta barel per hari. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% dan memperkuat sektor hulu migas Indonesia memerlukan kerja keras dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mencapai kemajuan yang diinginkan.
