FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengakuan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meminta KPK menghentikan kasus korupsi KTP elektronik yang menjerat Setya Novanto mendapat banyak respons.
Tidak hanya dari kalangan elite legislatif dan masyarakat, respons juga datang dari sesama mantan pimpinan KPK.
Respons dari mantan pimpinan KPK salah satunya datang dari Abraham Samad. Dia cenderung menyesalkan pengakuan Agus Rahadjo itu karena dianggap sangat telat.
Andai saja pengakuan Agus Rahardjo itu diungkap lebih awal, Abraham Samad yakin bisa berdampak pada revisi UU KPK.
“Jika Agus saat itu menyampaikan peristiwa tersebut (lebih awal), tentunya masyarakat akan dapat melihat adanya korelasi antara undang-undang baru dengan melemahkan posisi KPK,” terang Abraham Samad dikutip dari pojoksatu, Jumat 1 Desember 2023.
Dengan demikian maka masyarakat akan bisa mengetahui jelas korelasi revisi UU KPK dengan dugaan intervensi Jokowi dalam kasus korupsi e-KTP itu.
Salah satu dampaknya, kata Abraham, tentunya masyarakat akan lebih kuat melihat bahwa revisi UU KPK memang bertujuan untuk melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
Selain itu, publik juga bisa melihat korelasi adanya kepentingan-kepentingan penguasa demi tujuan tertentu.
Dengan amanat dan kewenangan yang dimiliki Agus saat itu, kata Abraham, seharusnya Agus tidak perlu takut mengungkap fakta kepada publik.
Apalagi Agus saat itu menjabat sebagai Ketua KPK yang merupakan lembaga dengan integritas yang telah teruji.
