Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui pinjaman besar dari luar negeri untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Sri Mulyani mengatakan hal tersebut setelah pertemuan antara Prabowo dan Jokowi saat hari pertama kampanye di Istana Negara, Jakarta. Dalam konferensi pers pada Rabu (29/11) yang lalu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah perizinan terkait belanja alutsista (alat utama sistem pertahanan) melalui pinjaman luar negeri yang mengalami peningkatan yang signifikan.
Mantan direktur Bank Dunia tersebut menyampaikan bahwa keputusan ini terlihat dari langkah Kemenhan yang telah menerima dana dari APBN namun tetap melakukan utang luar negeri dalam periode 2020-2024 dengan jumlah sekitar USD 25 miliar atau setara dengan Rp 385 triliun.
“Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari USD 20,75 miliar ke USD 25 miliar. Itu yang kemarin disepakati,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa keputusan ini didasarkan pada pendapat dari Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo merasa bahwa kebutuhan alutsista Indonesia saat ini masih belum cukup untuk menghadapi geopolitik dunia yang sedang berlangsung.
“Kemenhan menganggap kebutuhan sesuai dengan kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity, dan di sisi lain masih sesuai dengan rencana kami dari sisi perencanaan penganggaran jangka panjang,” jelasnya.
Selain itu, Jokowi juga diketahui menyetujui tiga rencana lain dari Kemenhan yang membutuhkan pinjaman luar negeri dengan jumlah USD 55 miliar. Sri Mulyani mengonfirmasi bahwa kondisi tersebut akan berlaku selama tiga renstra.
