Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan bahwa Pemerintah RI akan menjadi pemegang mayoritas saham PT Vale Indonesia Tbk setelah proses divestasi perusahaan tambang nikel tersebut.
“Pokoknya mayoritas adalah milik Indonesia,” kata Arifin setelah rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Arifin mengatakan keputusan akhir pemerintah mengenai divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk akan diumumkan pada Jumat.
“Hari Jumat, hari Jumat. Belum ini, belum apa, di dalam masih berproses,” kata Arifin.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat ditemui pada kesempatan yang sama, enggan memberikan detail terkait perkembangan divestasi Vale. Namun, ia tidak menampik bahwa rapat di Istana Kepresidenan pada Rabu sore membahas perkembangan terbaru divestasi Vale.
“Itu tanya ke Menteri ESDM,” kata Airlangga.
Pemerintah perlu meningkatkan kepemilikan saham di Vale melalui divestasi pemegang saham lain, seiring dengan masa operasi dan kontrak Vale Indonesia yang akan berakhir pada 28 Desember 2025.
Divestasi Vale dilakukan oleh pemerintah Indonesia demi kepentingan nasional seiring dengan rencana hilirisasi dan industrialisasi yang dilakukan pemerintah.
Divestasi juga menjadi syarat bagi Vale untuk memperpanjang kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan (IUP).
Saat ini, Vale Canada Ltd (VCL) memiliki saham terbesar di Vale Indonesia. Sisanya, kepemilikan Vale dipegang oleh MIND ID, Sumitomo Metal Mining (SMM), dan publik.
Vale memiliki kawasan eksplorasi tambang, salah satunya berada di Sorowako-Towuti, Sulawesi Tenggara. Produksi nikel Vale mencapai rata-rata 75.000 metrik ton per tahun. (ant)
