Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dianggap melukai martabat demokrasi.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan protes dan menyelenggarakan aksi teatrikal untuk menolak putusan tersebut di Tugu Golong Gilig, Kota Yogyakarta, Sabtu (28/10).
Tidak hanya berorasi dan menggelar aksi teatrikal, para mahasiswa juga melakukan tindakan silang foto Presiden Jokowi, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua MK Anwar Usman.
Dalam aksi demonstrasi, sejumlah mahasiswa menutupi wajah mereka dengan poster wajah Presiden Jokowi, Ketua MK Anwar Usman, dan cawapres Gibran Rakabuming Raka. Mereka juga menandai ketiganya dengan tanda silang sebagai bentuk kekecewaan terhadap praktik politik dinasti saat ini.
Koordinator Daerah BEM Nusantara DIY, Arya Dewi Prayitno, mengatakan bahwa aksi demo ini adalah bentuk penolakan mereka terhadap putusan MK yang melukai martabat demokrasi.
“Kami dari BEM Nusantara Yogyakarta melakukan aksi simbolis yang terdiri dari teatrikal, puisi, dan orasi politik oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Kami ingin menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa harus terus diperkuat,” ujarnya.
Arya menilai putusan MK tersebut membuka jalan bagi Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Putusan ini juga dicurigai sebagai bentuk politik dinasti karena adanya hubungan keluarga antara Jokowi, Gibran, dan Anwar Usman.
“Kami mengecam dan mengutuk praktik politik dinasti yang merugikan, buruk, dan jahat bagi proses demokrasi di Indonesia. Seperti yang ditunjukkan oleh rezim saat ini, kekuasaan hanya didasarkan pada hubungan keluarga,” katanya. Oleh karena itu, BEM Nusantara menuntut agar pemerintah mengembalikan integritas MK. Mereka juga menolak segala bentuk praktik politik dinasti serta mendesak agar Anwar Usman dipecat dari jabatannya sebagai ketua MK.
