Strategi Transformasi Nasional: Menuju Indonesia Emas 2045
Di luar delapan Program Dampak Cepat, pemerintahan mendatang perlu fokus pada 17 target kinerja utama dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. 17 target ini sangat penting karena mereka mewakili batu loncatan dasar atau prasyarat mutlak untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita sadar akan tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan kita dengan tegas, membekali diri dengan kemampuan untuk mengatasinya.
Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan dasar bagi kemandirian dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus diperjuangkan dengan cepat dan cermat. Untuk pangan, inisiatif mencakup pengembangan program pertanian, khususnya untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Sebuah tambahan minimum 4 juta hektar lahan panen tanaman ditargetkan hingga tahun 2029. Dengan peningkatan luas panen ini, jika semuanya adalah lahan padi, akan ada penambahan 20 juta ton gabah (dengan asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan asumsi hasil 50%). Di bidang energi, Indonesia berada dalam posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan biofuel penerbangan dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti listrik micro-hydro, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diterapkan. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga mikro-hidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui pengelolaan air yang baik, membuatnya tersedia selama musim kemarau dan mencegah bencana saat musim hujan.
Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Penerimaan Negara
Pemerintah bertekad untuk menjunjung prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan retribusi wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan terhadap kemampuan lembaga penerimaan negara, bersamaan dengan reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan sistem perpajakan, yang bertujuan untuk memperluas basis penerimaan negara. Dalam hal ini, negara akan mengambil langkah-langkah pemecahannya secara konkret untuk menaikkan rasio penerimaan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan perpajakan akan difokuskan pada penyempurnaan sistem penerimaan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber penerimaan lain. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan
Kemiskinan bukan hanya kurangnya kekayaan tetapi juga mencerminkan akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Ini juga merupakan akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial, yang mengarah pada generasi yang tidak mencapai potensinya. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi landasan kebijakan pemerintah. Memperjuangkan eliminasi kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir 2029 adalah tujuan-tujuan penting.
Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba
Penyalahgunaan narkoba adalah penyakit sosial yang sangat merugikan produktivitas individu dan kesejahteraan masyarakat. Strategi efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan peningkatan kesadaran di dalam keluarga. Sementara itu, pemerintah bertugas untuk menutup setiap kesempatan penyelundupan narkoba.
Target Prioritas 5: Menjamin Akses Pelayanan Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat
Akses ke pelayanan kesehatan komprehensif dan berkualitas tinggi sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berlangsung membutuhkan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat menjadi prioritas utama bagi pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Sains dan Teknologi, dan Digitalisasi
Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Hal ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pesantren-pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), upaya budaya, dan LSM. Inovasi secara alami akan mengikuti kemajuan dalam bidang ini. Oleh karena itu, kita bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk penelitian dan inovasi selama lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi penting untuk mendorong otonomi nasional.
Target Prioritas 7: Melestarikan Seni Budaya, Meningkatkan Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga
Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pelestariannya menjaga warisan berharga kita. Pendirian dana warisan budaya memastikan pelestarian budaya kita yang berkelanjutan. Program-program yang ditujukan untuk pelestarian budaya, meningkatkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Mendorong ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menghasilkan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-Anak, dan Penyandang Disabilitas
Membangun masyarakat yang adil dan inklusif membutuhkan peran utama negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghilangkan diskriminasi gender dengan memperjuangkan kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses ke nutrisi yang tepat.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan Nasional dan Keamanan serta Mempertahankan Hubungan Internasional yang Kondusif
Kemakmuran dan kehidupan yang damai dapat dicapai dalam negara yang stabil dan aman. Sebuah negara yang kuat dapat memenuhi aspirasinya dan mendapatkan penghargaan dalam hubungan internasional yang layak.
Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan
Dalam upaya kita untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi mendatang dapat hidup dengan sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kita akan mempercepat komitmen kita terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk mencapai tujuan emisi gas rumah kaca Net Zero. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air pada berbagai produk dan meningkatkan manajemen berkelanjutan atas lahan, air, dan hutan. Selain itu, pengadopsian bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dipertimbangkan sesegera mungkin.
Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung bagi Petani
Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat memengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida bagi petani. Di sisi lain, petani diharapkan mengorganisir secara institusional untuk mendapatkan akses lebih kompetitif terhadap sumber daya produksi pertanian dan memastikan harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kemakmuran mereka.
Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Berfasilitas Sanitasi yang Baik bagi Komunitas Perdesaan/Urban yang Membutuhkan
Akses ke perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak fundamental setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas, terjangkau dengan sanitasi yang baik bagi mereka yang membutuhkan. Target untuk menjamin konstruksi dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta unit rumah dimulai pada tahun kedua. Di daerah perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen publik yang dimiliki) dan rusunawa (apartemen publik sewaan). Dengan demikian, target untuk menjamin konstruksi/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit hunian di seluruh Indonesia.
Target Prioritas 13: Melanjutkan Kesetaraan Ekonomi dan Memperkuat UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kota-Kota Inovatif, Bermartabat, Independen Lainnya
Kunci menuju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka kerja institusi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan, adalah langkah-langkah penting dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata. Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan…
