Pakar Politik Saiful Mujani mengomentari Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jika disahkan, gubernur dan wakilnya dapat ditunjuk langsung oleh presiden.
“Gubernur ditunjuk presiden? Walaupun calonnya diajukan oleh DPRD, tetap saja presiden menentukan,” ungkapnya.
Menurut Saiful, jika hal tersebut terjadi, presiden bisa melakukan penunjukan secara semena-mena tanpa pertimbangan yang matang.
“Ini bisa berarti semua diatur oleh presiden seperti Penjabat Gubernur sekarang ini. ternyata enak berkuasa dan maen tunjuk,” ujarnya.
Meski demikian, Saiful juga menyebut bahwa rencana ini bukan hal baru. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), DPR juga pernah mengajukan hal yang sama.
“Pada era SBY, DPR sudah memutuskan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih DPRD, bukan oleh rakyat langsung,” jelasnya.
Namun, pada saat itu, SBY menolak usulan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
Saiful menyarankan agar Presiden Jokowi juga dapat melakukan hal yang sama jika ingin membatalkan rencana tersebut.
“Tapi ditolak presiden dengan Perpu, maka inisiatif DPR gagal. Inisiatif DPR untuk DKI ini juga bisa ditolak presiden kalau ia mengerti apa artinya penunjukan itu dalam demokrasi yang dianut konstitusi kita,” pungkasnya.
