FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Upaya penyelesaian masalah tenaga honorer di Indonesia dinilai belum sepenuhnya mendapat perhatian serius dari pemerintah. Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap hanya sebagai pemberian harapan palsu.
Rasa pesimisme terhadap penyelesaian masalah tenaga honorer terutama berasal dari kalangan honorer K2 teknis administrasi. Mereka tidak yakin bahwa pemerintah benar-benar serius dalam menyelesaikan masalah honorer sesuai dengan janji-janji yang selama ini diberikan.
Ros, seorang honorer K2 teknis administrasi dari Nusa Tenggara Barat (NTB), berpendapat bahwa UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN hanya membatasi penyelesaian tenaga non-ASN hingga 31 Desember 2024.
Namun, menurut Ros, UU baru tersebut juga harus didukung oleh 23 Peraturan Pemerintah (PP) dan satu Keputusan Presiden (Keppres) yang rencananya akan selesai pada 31 April 2024. Menurutnya, hal ini hanya merupakan strategi pemerintah untuk mengulur waktu penyelesaian masalah tenaga honorer, sehingga mereka harus menunggu kebijakan dari pemerintahan yang baru.
“Kami merasa kasihan sebagai honorer K2. Belum ada kejelasan. Kelahiran UU ASN baru ini justru membuat kami merasa diberikan harapan palsu,” ujar Ros kepada JPNN.com, Minggu (19/11).
Dia juga mengungkapkan bahwa honorer K2 yang merupakan lulusan S1 sudah lelah dengan semua janji-janji palsu yang diberikan selama puluhan tahun.
Honorer K2 teknis administrasi berharap pemerintah segera memberikan kebijakan kepada mereka sebelum terjadi pergantian presiden.
“Saat presiden berganti, kebijakan juga akan berubah dan pembahasannya akan diulang lagi. Begitu terus mekanismenya,” keluh Ros.
Saat ini, katanya, honorer K2 selalu mendoakan para pemegang kebijakan agar selalu sehat-sehat.
