Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Keterlibatan Aktor Intelektual dalam Kerusuhan Jakarta
Jakarta – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya tengah mendalami kemungkinan adanya aktor intelektual, penyedia dana, dan penggerak massa di balik kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada Kamis (27/8). Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Metro Jaya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Iman Imanuddin, menyatakan bahwa pihaknya sedang mendalami berbagai aspek terkait kerusuhan tersebut.
Pola Tindakan yang Menunjukkan Adanya Mobilisasi dan Perencanaan
Iman Imanuddin menjelaskan bahwa pendalaman dilakukan berdasarkan pola tindakan para pelaku yang menunjukkan adanya indikasi mobilisasi dan perencanaan yang matang. Para pelaku kerusuhan tersebut disebut berbeda dengan peserta aksi unjuk rasa biasa yang mengungkapkan aspirasi mereka secara damai di muka umum. Lebih lanjut, Iman menegaskan bahwa setelah kegiatan unjuk rasa selesai, tiba-tiba muncul kelompok orang yang tak dikenal yang langsung melakukan tindakan perusakan.
“Kami luruskan juga rekan-rekan sekalian bahwa yang terjadi kerusuhan itu adalah bukan pengunjuk rasa. Bukan pengunjuk rasa,” ujar Iman Imanuddin.
Kelompok Rombongan yang Diduga Terlibat dalam Kerusuhan
Hasil pendalaman sementara menunjukkan bahwa kepolisian menduga kelompok tersebut merupakan rombongan atau kelompok perusuh yang memiliki pola tindakan tertentu. Meskipun terbagi dalam beberapa bagian, polisi menduga adanya mobilisasi massa yang terorganisir di balik kerusuhan tersebut. Penyidik terus mengumpulkan petunjuk dan barang bukti untuk memastikan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Polda Metro Jaya sebelumnya telah menangkap tiga pelaku yang diduga terlibat dalam perusakan CCTV milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama aksi penyampaian pendapat di kawasan DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Polda juga telah menetapkan sejumlah tersangka terkait kerusuhan yang terjadi selama aksi unjuk rasa di DPR.
