Beberapa waktu terakhir, banyak perhatian masyarakat tertuju pada kegiatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Setiap perjalanan ke luar negeri, partisipasi dalam forum-forum global, dan pertemuan bersama pemimpin dunia jadi perbincangan hangat di berbagai media.
Reaksi yang muncul tak selalu berupa dukungan. Banyak komentar di platform digital menanyakan alasan di balik frekuensi perjalanan presiden: “Mengapa presiden sering bepergian ke luar negeri?” atau “Apa sebenarnya manfaat dari semua kunjungan itu?”
Kritik semacam itu wajar dalam demokrasi. Karena kerja diplomasi berbeda dengan pembangunan fisik, hasilnya tidak selalu tampak nyata di depan mata seperti proyek infrastruktur atau penyaluran bantuan sosial.
Namun demikian, di tengah kondisi internasional yang penuh ketidakpastian, kegiatan diplomasi justru menjadi kunci agar posisi Indonesia tetap terjaga dan mampu beradaptasi dengan perubahan global.
Sejak awal masa jabatannya, Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah besar kunjungan bilateral dan aktivitas diplomasi. Frekuensi tinggi ini menandakan Indonesia berusaha memperkuat perannya sebagai negara yang tidak lagi hanya menonton, tapi ikut terlibat aktif dalam dinamika dunia.
Topik seputar kebijakan diplomasi presiden baru ini turut mengemuka dalam diskusi IR Youth Talks yang digagas Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Anggy Pasaribu, jurnalis yang menjadi moderator diskusi, menyebut adanya jurang pemahaman antara elit pemerintahan dan masyarakat awam terkait aktivitas diplomasi. Warga memang mengamati Indonesia terus tampil aktif, namun masih banyak yang tidak mengerti mengapa hal itu penting atau apa urgensinya.
Menurut Anggy, dengan perubahan geopolitik yang cepat, seperti persaingan antara Amerika dan Tiongkok, perang Rusia-Ukraina yang berlarut-larut, hingga ketegangan di Timur Tengah, seluruh kondisi itu berimbas luas. Efeknya menyentuh kebutuhan pokok masyarakat Indonesia melalui harga energi, ketersediaan bahan baku, hingga keterserapan lapangan kerja.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menuturkan bahwa semakin terfragmentasinya politik global menuntut negara-negara berkembang untuk lebih responsif. Indonesia, katanya, tidak leluasa memilih diam, tetapi harus proaktif menjaga relasi seluas mungkin dengan berbagai pihak tanpa mengabaikan prinsip dasar politik luar negeri bebas aktif.
Pendekatan Indonesia saat ini berkembang, tak sekadar menyeimbangkan hubungan, melainkan juga memperkuat daya tahan negara. Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menyebut manuver ini sebagai resilience-based hedging, strategi yang tak hanya menjaga fleksibilitas dengan aktor global, tetapi juga membangun ketangguhan internal agar Indonesia siap menahan guncangan dunia luar.
Itulah sebabnya ketelibatan Indonesia dalam forum seperti G20, ASEAN, atau BRICS bukan hanya ajang seremonial, namun juga langkah strategis yang memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi di tengah kompetisi global. Sayangnya, dimensi strategis tersebut jarang mendapat porsi penjelasan yang cukup di pemberitaan media.
Fakta di lapangan, publik lebih sering melihat foto pertemuan, jadwal kunjungan, atau momen simbolis daripada mendengar penjelasan tentang relevansi dan tujuan besar di balik diplomasi tersebut.
Menurut Anggy, persoalan utama terletak pada pendeknya alur komunikasi strategi diplomasi ke publik. Penjelasan yang menggunakan istilah teknokratis cenderung sulit dipahami warga biasa. Padahal, di era informasi serba cepat, kesenjangan narasi hanya akan menimbulkan salah persepsi atau bahkan kecurigaan.
Komunikasi publik mestinya menjadi bagian inti dari diplomasi. Pemerintah perlu menghadirkan narasi yang sederhana, konsisten, dan membumi, sehingga masyarakat mengerti apa dan kenapa langkah-langkah diplomasi diambil, sekaligus mampu melihat dampak strategi luar negeri terhadap kondisi ekonomi, investasi, dan stabilitas sehari-hari.
Keberadaan negara dalam ruang digital pun seharusnya mengedepankan pesan yang substansial, bukan sekedar responsif terhadap kritik atau upaya mempertahankan citra. Narasi yang hanya defensif tanpa memperjelas makna kebijakan bisa memperparah polarisasi publik.
Kesimpulannya, tugas besar diplomasi Indonesia saat ini bukan cuma mencari penerimaan global. Tantangan lainnya ialah menanamkan rasa kepemilikan dan pemahaman pada masyarakat, karena diplomasi terbaik adalah diplomasi yang manfaatnya juga betul-betul dirasakan dan dipahami warga negara sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
