Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, merespons penyalahgunaan istilah ‘rezim totaliter’ yang sering ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, penggunaan istilah tersebut tidak tepat karena Indonesia tidak pernah mengalami sistem totaliter dalam sejarah politik modernnya. Budiman menjelaskan bahwa yang pernah terjadi di Indonesia adalah otoritarianisme, bukan totalitarianisme. Ia juga mempertanyakan penggunaan istilah tersebut oleh pihak yang mungkin tidak memahami maknanya secara mendalam.
Dalam klarifikasinya, Budiman menjelaskan bahwa rezim totaliter terdiri dari penguasa yang mengikuti disiplin ideologis dan menerapkannya secara ketat kepada masyarakat, termasuk dalam ranah privat. Rezim totaliter mengatur kehidupan pribadi warganya dengan standar ideologi tertentu yang harus diikuti secara ketat. Namun, Budiman menekankan bahwa kondisi masyarakat Indonesia yang beragam dan pragmatis membuat sistem totaliter sulit terbentuk.
Menurutnya, masyarakat Indonesia terlalu santai dan beragam untuk menerima rezim totaliter. Keberagaman dan pragmatisme masyarakat menjadi penghambat utama dalam pembentukan sistem totaliter. Dengan demikian, Budiman menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah mengalami rezim totaliter dan bahwa penggunaan istilah seperti itu perlu dipahami dengan baik sebelum digunakan secara sembarangan.
